masukkan script iklan disini
JEJAK CYBER || BANDUNG - Sejumlah wartawan yang biasa melakukan peliputan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Barat mengaku kecewa atas perlakuan yang mereka terima usai acara pelantikan pejabat eselon III dan IV, Kamis (3/9/2026). Keluhan tersebut mencuat setelah beberapa wartawan yang hendak mencari informasi tambahan untuk bahan pemberitaan mencoba mendatangi ruang Humas Kanwil Kemenag Jabar, namun justru mendapat perlakuan yang berbeda dari biasanya.
Menurut keterangan sejumlah wartawan, ketika berada di lobi ruang Humas dan hendak menemui Ketua Tim (Katim) Humas, Sidik, seorang staf bagian Humas berinisial UN datang dan mempersilakan wartawan yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan ruangan Humas serta menunggu di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Arahan tersebut disampaikan tanpa penjelasan yang jelas mengenai alasan mereka diminta menunggu di ruang PTSP.
Salah seorang wartawan mempertanyakan perlakuan tersebut. Ia menilai akses wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik semestinya tidak dibatasi secara diskriminatif.
"Apakah staf bagian Humas tersebut sudah memahami UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, khususnya Pasal 18 ayat (1)? Karena tindakan yang menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik secara legal dapat memiliki konsekuensi hukum," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa hanya beberapa wartawan yang diminta menunggu di ruang PTSP, sementara wartawan lainnya disebut masih diperbolehkan berada di ruang Humas.
"Kenapa tidak semua wartawan, melainkan hanya beberapa orang yang diminta menunggu di PTSP, sedangkan wartawan lain tidak dipermasalahkan berada di ruang Humas? Apakah staf Humas memang belum memahami ketentuan UU Pers atau ada instruksi dari pimpinan?" katanya.
Soroti Kebebasan Pers,
Para wartawan tersebut mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers, termasuk hak wartawan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara tegas mengatur mengenai larangan tindakan yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Karena itu, menurut wartawan, persoalan tersebut seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis mengenai ruang kerja Humas, tetapi juga perlu dipahami dalam konteks hubungan antara lembaga pemerintah dengan insan pers.
"Kebebasan pers adalah hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Kami berharap hubungan antara wartawan dan Kanwil Kemenag Jabar tetap berjalan baik dan profesional," ujar wartawan tersebut.
Hingga berita ini ditulis, pihak Kanwil Kemenag Jawa Barat belum memberikan penjelasan mengenai alasan beberapa wartawan diminta menunggu di ruang PTSP dan adanya dugaan perlakuan berbeda tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Kanwil Kemenag Jawa Barat maupun staf Humas terkait untuk memberikan penjelasan atas peristiwa tersebut.
Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar