masukkan script iklan disini
JEJAK CYBER || BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri mengenai “Kesesuaian Norma Indeks Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan Kebutuhan Operasional Riil serta Karakteristik Kewilayahan guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum”, yang berlangsung di Aula Moeryono Polda Jabar, Senin (5/10/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penelitian Puslitbang Polri yang bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai kesesuaian norma indeks penyelidikan dan penyidikan dengan kebutuhan operasional riil yang dihadapi personel, sekaligus mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Melalui forum diskusi tersebut, berbagai pengalaman, tantangan, serta dinamika yang dihadapi jajaran kewilayahan menjadi bahan penting untuk melihat sejauh mana norma penyelidikan dan penyidikan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih objektif mengenai kondisi faktual di lapangan, sehingga hasil penelitian tidak hanya berangkat dari aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas operasional yang dihadapi personel dalam menjalankan tugas.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., mengatakan Polda Jabar mendukung penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Polri sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penegakan hukum sesuai kebutuhan operasional serta karakteristik kewilayahan.
“FGD ini menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai pengalaman dan kondisi riil yang dihadapi personel dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Masukan tersebut penting sebagai bahan evaluasi agar norma dan kebijakan yang diterapkan dapat semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Kombes Pol. Hendra Rochmawan.
Menurutnya, efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma dan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana ketentuan tersebut dapat diterapkan secara proporsional, adaptif, dan relevan dengan kondisi faktual di setiap wilayah.
Karakteristik wilayah, kompleksitas perkara, ketersediaan sumber daya, hingga dinamika sosial masyarakat merupakan sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang efektif.
“Pada prinsipnya, Polda Jabar mendukung setiap upaya evaluasi dan penelitian yang bertujuan meningkatkan profesionalisme, efektivitas, serta kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mewujudkan penegakan hukum yang semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
FGD tersebut menjadi wadah strategis bagi Puslitbang Polri bersama jajaran Polda Jabar untuk bertukar informasi, pengalaman, dan pandangan mengenai pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan di lapangan.
Melalui dialog yang berbasis pada pengalaman empiris tersebut, diharapkan dapat dirumuskan berbagai masukan yang konstruktif bagi penyempurnaan norma maupun kebijakan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan Polri semakin adaptif terhadap perkembangan situasi serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara profesional dan berkeadilan.
Jurnalis: M.Mahdi (Ben)
Editor: Amad Ma'muri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar