masukkan script iklan disini
JEJAK CYBER || JAKARTA, — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi sorotan terkait tidak tercantumnya nama dan tanda tangan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Surat Komitmen Penyelesaian RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Hasto menegaskan bahwa sistem kepemimpinan di DPR RI bersifat kolektif kolegial, sehingga setiap keputusan dan sikap lembaga tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab satu orang saja.
"Ya, kepemimpinan DPR itu adalah kolektif-kolegial. Saya dapat laporan dari fraksi bagaimana sebelumnya terkait dengan respons terhadap aksi demonstrasi masyarakat itu dibahas bersama-sama oleh Mbak Puan Maharani, Mas Dasco, dan juga pimpinan DPR RI lainnya," ujar Hasto di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Hasto juga menyampaikan bahwa DPP PDIP telah menugaskan Fraksi PDIP di DPR RI untuk memberikan penjelasan resmi terkait sikap partai terhadap isu pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menegaskan, PDIP secara prinsip memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi, termasuk mendukung percepatan penyelesaian RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai instrumen penting pemulihan kerugian negara.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Dolfie Othniel Fredric, memberikan penjelasan lebih rinci terkait tidak tercantumnya nama dan tanda tangan Puan Maharani dalam surat komitmen tersebut. Menurut Dolfie, seluruh pimpinan DPR lainnya yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Syamsurijal telah membubuhkan nama serta tanda tangan mereka pada surat tersebut.
"Ketua DPR Puan Maharani telah memberikan konferensi pers pada tanggal 27 Agustus 2026, setelah rapat paripurna. Substansi komitmen dalam surat tersebut juga sejalan dengan sikap yang disampaikan secara langsung oleh Ketua DPR RI kepada masyarakat melalui konferensi pers pada waktu yang bersamaan," jelas Dolfie.
Dolfie menegaskan, meskipun nama dan tanda tangan Puan Maharani tidak tercantum dalam surat komitmen yang diedarkan, komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset telah disampaikan secara langsung dan terbuka oleh Puan kepada publik melalui konferensi pers di Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026). Materi dan substansi yang disampaikan Puan sejalan dengan isi surat komitmen yang ditandatangani pimpinan DPR lainnya.
Pihak DPR RI juga menegaskan bahwa kehadiran berbagai saluran penyampaian komitmen baik melalui pernyataan lisan dalam konferensi pers maupun dokumen tertulis yang ditandatangani dimaksudkan untuk memastikan pesan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, di mana pimpinan lembaga dapat menyampaikan sikap resmi melalui berbagai media yang paling efektif dan dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap lahirnya instrumen hukum yang kuat untuk memulihkan aset hasil korupsi.
Masyarakat pun diharapkan dapat memahami bahwa yang terpenting bukan sekadar bentuk dokumen atau tanda tangan semata, melainkan keseriusan seluruh jajaran pimpinan DPR RI untuk menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset sesuai dengan target waktu yang telah disepakati. Ke depannya, masyarakat akan terus dipantau melalui transparansi tahapan pembahasan di Komisi III maupun di tingkat rapat paripurna, sehingga komitmen yang telah disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara nyata dan dapat diukur oleh publik hingga target penyelesaian pada 15 Desember 2026 nanti.
π°πΌπ°π³ πΌπ°'πΌπππΈ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar